Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2019

pekerja ketika berhadapan dengan perusahaan besar tatkala timbul suatu
perselisihan perburuhan dan betapa ketidakadilan diperparah oleh 'lingkungan
politik bisnis yang korup'.

Sebelum 2016, sehubungan dengan ketidakpatuhan Freeport Indonesia terhadap
Keputusan P4D Jayapura, Keputusan MA Nomor 3 tahun 2006 dan Fatwa MA 2013
yang mengikat dan final, pimpinan Freeport Indonesia tampaknya mengalami
berbagai kesulitan dalam menghadapi proses penegakan hukum pidana dan politik
Indonesia. Clementino Lamury (anggota Executive Committee) adalah pimpinan
pertama Freeport yang dijadikan tersangka dalam perkara pencemaran nama baik
yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Anehnya, dia mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang
ditandatangani oleh Kasat Reskrim Jayapura Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ridho
Purba. Presiden Direktur Freeport Indonesia waktu itu Rozik Boedioro Soetjipto
(mantan Menteri Pekerjaan Umum) menyusul dijadikan tersangka dalam kasus
pidana khusus di bidang ketenagakerjaan (sesuai dengan Pasal 186 juncto Pasal 93
ayat 2 huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 2003) tahun 2012 di Mabes
Polri. Tanpa dikeluarkannya SP3, status Rozik tidak berubah sampai sekarang ini.

Namun, pada dasarnya masalah-masalah yang dihadapi pimpinan Freeport
Indonesia bisa 'menguap' begitu saja. Memang ada pengecualian dalam kasus
perselisihan perburuhan tersebut, yaitu Sinta Sirait selaku Executive Vice President
Freeport Indonesia ditegur secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja Muhaimin
Iskandar dan terpaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya di Freeport
Indonesia pada tanggal 1 Maret 2013.

Perjuangan Timotius Kambu mendapat angin segar dengan diberlakukannya
Peraturan MA (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak
pidana oleh korporasi. Perma No. 13 2016 tersebut tidak hanya mempermudah
penegak-penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan penuntutan terhadap
perusahaan-perusahaan korup sebagai subyek tindak pidana korupsi tapi
menambahkan pula kepastian hukum demi kepentingan pekerja berkaitan dengan
kasus korupsi upah dan pajak oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan 2013. Akan tetapi karena kasus Timotius dan Freeport
Indonesia muncul sebelum pendirian KPK dan tidak ada kaitannya dengan "kerugian
negara" dan "korupsi politik", maka pimpinan KPK mengarahkan Timotius ke pihak
kepolisian agar dia dapat melanjutkan kasusnya.

Pada 25 Januari 2017 Timotius melaporkan pimpinan Freeport Indonesia termasuk
presiden direkturnya ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Tuntutan pidananya
adalah sebagai berikut: pimpinan Freeport diduga melakukan kejahatan korporasi
dan penggelapan upah dan pajak Timotius Kambu (Pasal 372, KUHP). Pengunduran
diri mendadak mantan Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim
barangkali diakibatkan oleh tuntutan-tuntutan pidana dari Timotius dan juga
anggota DPR Mukhtar Tompo.

Page 14 of 144.