Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER GELAR RAPAT TEKNIS TINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PROGRAM
DESMIGRATIF
Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelindungan kepada PMI yang tertuang
dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Joko
Widodo juga telah menyatakan bahwa negara harus hadir dalam memberikan pelindungan
kepada warga negara yang memilih untuk bekerja di luar negeri.

"Hal tersebut dikarenakan bekerja keluar negeri merupakan hak dan pilihan bagi setiap warga
negara yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Binapenta dan PKK), Suhartono
saat membuka Rapat Teknis Koodinator Desmigratif dan Penanggung Jawab pada Program
Desmigatif Tahun 2021, pada Selasa, (28/9/2021).

Suhartono menyatakan, berbagai upaya dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan dan
pelindungan bagi CPMI serta PMI purna penempatan di desmigratif dengan adanya pusat
layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai
dengan prosedur.

Selain itu, pada program Desmigratif juga terdapat kegiatan usaha produktif untuk memberikan
keterampilan membangun usaha produktif serta ikut membina anak-anak PMI dalam kegiatan
yang dapat memberikan nilai tambah serta pembentukan koperasi desmigratif dalam penguatan
usaha produktif.

"Dari program desmigratif yang telah berjalan dari tahun 2016 sampai 2019 sudah terbentuk
desmigratif di 402 desa. Tahun 2021 ini akan dibentuk lagi 51 desa sebagai Desa Migran
Produktif (Desmigratif)," kata Dirjen Suhartono.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program ini juga dibutuhkan Petugas Desmigratif yang berperan
sebagai ujung tombak Pemerintah dalam memberikan informasi migrasi secara benar serta
melakukan upaya persuasif apabila menemukan indikasi penempatan PMI secara non prosedural.

Dalam pelaksanaan program desmigratif, terdapat pula unsur Penanggung Jawab Desmigratif
dan Koordinator Desmigratif pada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota yang merupakan
komponen penting terlaksananya program.

"Petugas, Penanggung jawab dan Koordinator Desmigratif dapat bekerjasama dan mampu
melakukan komunikasi secara intensif khususnya kepada masyarakat CPMI yang ada di desa,"
katanya.

Ia mengatakan, dari Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif ini dapat
memberikan pemahaman mengenai program desmigratif serta menyamakan persepsi mengenai
peran dan fungsi desmigratif nantinya.
"Saya berharap saudara dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi dengan diberikannya
pembekalan tentang seluruh pengetahuan dan pemahaman program desmigratif ini sehingga
tercipta kesamaan persepsi dalam menyampaikan kepada masyarakat di desa," katanya.

Dirjen Suhartono menyampaikan, Menaker Ida Fauziyah juga menaruh perhatian yang besar
dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI beserta keluarganya.

172