Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 197
KABAR BAIK, KEMNAKER PERLUAS PENERIMA SUBSIDI GAJI HINGGA 1,7 JUTA
PEKERJA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memperluas cakupan penerima
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji secara nasional di 34 Provinsi tersebar di
514 kota dan kabupaten sebanyak 1,7 juta pekerja.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri mengatakan, kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya
sisa anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program subsidi gaji.
"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1,79 miliar dan akan menyasar 1,79 juta pekerja.
Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp 8,7 triliun
untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," kata Indah Anggoro Putri, dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
(29/9/2021).
Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan
kepada 6.991.873 pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,9 triliun. "Kami juga mendapat
informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini mengalami progress yang
signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," ujarnya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Lanjut, Dirjen Putri merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima kemenaker
sejumlah 8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi,
ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain.
Data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.
"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU" katanya.
Demikian, dia menegaskan bahwa Program BSU tahun 2021 akan dirampungkan dan tersalurkan
seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
hingga akhir Oktober 2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah.
196
