Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

KSPI menolak kenaikan upah minimum mengacu pada omnibus law UU Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 tahun 2021.
Menurut survei yang dilakukan berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), ditemukan
secara rata-rata nasional dari setiap daerah telah mengalami peningkatan harga pasar. Dari
akumulasi yang sudah dihitung, kenaikan yang ada sebesar 7-10 persen.

Adapun persentase permintaan kenaikan upah beriringan dengan kenaikan harga pasar.
Tujuannya agar para buruh dapat memiliki pendapatan/upah yang cukup dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Faktor-faktor tersebutlah yang mendorong KSPI untuk terus meminta pemerintah agar kenaikan
persentase upah yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dapat dijalankan.

"Dengan kata lain, penetapan upah minimum di tiap kabupaten/kota tidak menggunakan
Undang-undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2020, tetapi menggunakan survei
kebutuhan hidup layak (KHL)," jelas Said.

Adanya kenaikan pasar tidak jauh-jauh dari munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga
berimbas pada kenaikan harga barang di pasar. Upaya tersebut yang ingin ditekankan seluruh
serikat buruh untuk meningkatkan daya beli buruh.

"Salah satu instrumen meningkatkan daya beli buruh adalah menetapkan kenaikan UMK 2022
menjadi upah yang layak," papar Said saat menjelaskan faktor pandemi COVID-19 yang sangat
menekan para buruh di Indonesia.

Oleh karena itu, Said menegaskan kembali untuk para bupati dan gubernur dari setiap daerah
menaikkan upah minimum sektoral di kabupaten/kota yang menggunakan dasar hukum
peraturan daerah (Perda).
"Perda itu tidak dicabut oleh omnibus law dan tidak ada kata-kata upah minimum sektoral itu
dilarang. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan UMSK dilarang," papar Said. Ia menganggap
seharusnya Perda tidak bertentangan, selama nilainya lebih baiknya dibanding UU Cipta Kerja.

Reporter: Caroline Saskia.

212