Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 218
Selain itu, ada 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19
yang terdiri atas pengangguran akibat Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang; Bukan Angkatan Kerja
(BAK) akibat Covid-19 sebanyak 0,65 juta orang.
Selanjutnya, tidak bekerja akibat Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang dan penduduk bekerja yang
mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang.
Melihat data tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal
berharap pemerintah memperpanjang jaring pengaman sosial Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) dan
Kartu Prakerja lantaran dampak pandemi masih dirasakan pekerja dan buruh.
"Kami mendorong, mengharapkan dengan sungguh-sungguh kepada bapak Presiden Jokowi
agar program Bantuan Subsidi Upah dan Kartu Prakerja tetap dilangsungkan, tidak berhenti,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Menurutnya, pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir karena masih
adanya potensi kenaikan kasus. Selain itu, pertumbuhan ekonomi masih dalam proses pemulihan
dengan daya beli kaum pekerja dan buruh masih terdampak.
Terkait jaring pengaman sosial untuk pekerja seperti BSU, dia mengharapkan cakupan
penyaluran akan dapat diperluas dan tidak hanya meliputi daerah yang memiliki status
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di level 3 dan 4 karena saat ini, wilayah
Level 3 dan 4 sudah berkurang.
Ia mengatakan bahwa berkurangnya wilayah yang masuk ke dalam Level 3 dan 4 merupakan
hasil kerja keras pemerintah dan masyarakat.
Oleh karena itu, Said Iqbal mendorong agar BSU diprioritaskan bagi buruh dan pekerja korban
pemutusan hubungan kerja (PHK), buruh upah harian, buruh yang upahnya tidak mencukupi
karena ada potongan dan dirumahkan.
"Buruh-buruh dalam kategori ini harus dipastikan mendapatkan BSU," katanya yang dikutip
Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 29 September 2021.
Selain itu, Kartu Prakerja diharapkan dapat memperbesar porsi insentif dibandingkan biaya
pelatihan demi mendorong daya beli pekerja yang mengikuti program peningkatan kemampuan
tersebut dan mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah.***.
217