Page 222 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 222
RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan,
Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pengurus
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Lebih lanjut, sehubungan dengan sisa anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1.791
triliun, Komisi IX DPR RI mendesak Kemnaker untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut
dengan memperluas kepesertaan dan wilayah penerima bantuan terutama pada sektor informal.
"Serta mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional lebih intens dalam melakukan pengawasan
mulai dari validasi data hingga verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)," tutur
politisi Fraksi PKS itu.
Ansory menambahkan, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemnaker bersama BPJS
Ketenagakerjaan untuk bersama membangun tata kelola data sehingga seluruh manfaat jaminan
sosial dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
BPJS Ketenagakerjaan juga diminta untuk mengembangkan program aplikasi BPJS
Ketenagakerjaan dengan memperkaya pilihan aplikasi di dalamnya. Agar dapat memudahkan
peserta program BPJS Ketenagakerjaan dalam mengakses aplikasi tersebut.
"Guna memberikan kemudahan, memahami kepesertaan dan mengklaim program program
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, program
jaminan kematian dan program jaminan kehilangan pekerjaan," tutupnya.
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK akan mulai membayarkan manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Februari 2022. "Februari 2022 nanti sesuai ketentuan PP
Nomor 37 Tahun 2021, pemberian manfaat, baik itu uang tunai, akses informasi pasar kerja,
maupun pelatihan kerja sudah mulai kami deliver sesuai ketentuannya," ujar Direktur
Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
Pramudya Iriawan Buntor dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(28/9/2021).
JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK). Program JKP memberikan tiga manfaat bagi pesertanya, yakni manfaat
berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.[].
221
