Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 221
Judul Komisi IX Desak Kemnaker Tingkatkan Program JKP
Nama Media akurat.co
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://akurat.co/komisi-ix-desak-kemnaker-tingkatkan-program-jkp
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-09-29 15:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ansory Siregar (anggota Komisi IX DPR RI) Serta mendesak Dewan Jaminan Sosial
Nasional lebih intens dalam melakukan pengawasan mulai dari validasi data hingga verifikasi
data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
neutral - Ansory Siregar (anggota Komisi IX DPR RI) Guna memberikan kemudahan, memahami
kepesertaan dan mengklaim program program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari
tua, program jaminan pensiun, program jaminan kematian dan program jaminan kehilangan
pekerjaan
positive - Pramudya Iriawan Buntor (Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
BPJS Ketenagakerjaan) Februari 2022 nanti sesuai ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2021,
pemberian manfaat, baik itu uang tunai, akses informasi pasar kerja, maupun pelatihan kerja
sudah mulai kami deliver sesuai ketentuannya
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan manfaat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal. Serta mengharmonisasikan regulasi jaminan
sosial, terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan klaim program JKP.
KOMISI IX DESAK KEMNAKER TINGKATKAN PROGRAM JKP
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan manfaat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal. Serta mengharmonisasikan regulasi jaminan
sosial, terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan klaim program JKP.
Hal tersebut dipaparkan saat membaca kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
220