Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 220
Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan
UMK tahun 2022 sebesar 7-10 persen.
Selain itu, buruh meminta agar instrumen yang digunakan untuk penetapan UMK menggunakan
survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibanding Undang-Undang Cipta Kerja.
"KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen, tiap
daerah kisarannya berbeda-beda. Atau dengan kata lain penetapan UMK 2022 tidak
menggunakan Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2020 tetapi menggunakan survei kebutuhan
hidup layak," kata Said dalam konferensi pers KSPI, Rabu (29/9/2021).
Menurutnya, memang pandemi covid-19 telah memukul dan menghancurkan daya beli buruh,
serta terjadi PHK dimana-mana. Oleh karena itu, KSPI menyarankan agar daya beli buruh
meningkat maka salah satu instrumen yang tepat untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 adalah
menjadikan upah yang layak.
Kedua, buruh meminta agar seluruh dewan pengupahan di Kabupaten/kota, dewan pengupahan
di provinsi, dan dewan pengupahan di nasional tidak ikut terlibat atau hadir berdiskusi dalam
proses penetapan UMK tahun 2022.
Ketiga, buruh meminta Bupati dan Walikota menetapkan upah minimum atau UMK 2022 tidak
menggunakan Undang-Undang cipta Kerja, tapi menggunakan Peraturan Daerah (Perda) yang
berlaku di daerah masing-masing.
Keempat, buruh meminta Bupati atau Walikota harus berani menetapkan upah minimum di atas
upah minimum UMK, baik itu Upah minimum jenis industri, upah minimum usaha. "Silakan
nilanya lebih besar daripada UMK 2022," imbuhnya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Demikian, kata Said, buruh akan melakukan unjuk rasa serempak di seluruh Indonesia. Unjuk
rasa akan dilakukan di depan kantor Bupati dan Wali kota untuk menuntut tidak diberlakukannya
UMK 2022 dengan UU Cipta Kerja.
"Akan ada aksi unjuk rasa serempak seluruh Indonesia, dan sekarang jumlah di KSPI dan afiliasi
lainnya kita sudah ada di 34 provinsi, kami serempak akan unjuk rasa di depan kantor bupati
walikota menuntut tidak diberlakukan UMK 2022 dengan UU cipta kerja, dan menuntut upah
minimum jenis industri dan kelompok usaha lebih besar dari UMK 2022," pungkasnya.
219
