Page 315 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 315
Karena menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini masih banyak pekerja yang belum terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus melakukan
pendataan secara mandiri agar pelaksanaan BSU bisa benar-benar tepat sasaran.
"Pemerintah harus lebih teliti tidak mengulang seperti tahun lalu. BSU seharusnya juga diberikan
untuk pekerja informal. Kalau orang yang masih dapat upah dibantu tetapi yang gak dapat upah
tidak dibantu ini namanya tidak ada rasa keadilan, " jelas bapak beasiswa Jambi saat Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan (27/9) kemarin.
Pernyataan SAH ini berkaca dari pengalaman di tahun 2020. saat itu penyaluran BSU dilakukan
dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan padahal banyak pekerja yang tidak terdaftar.
Sehingga masih banyak tenaga kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi namun tidak
menerima BSU.
"Kemnaker harus melakukan pembenahan terkait proses menetapkan pekerja menjadi peserta.
Bisa melalui data BPJS Ketenagakerjaan tetapi yang non aktif, mereka tidak membayar iuran lagi
karena tidak mendapat upah," jelasnya.
Selama ini pemerintah memberikan BSU kepada peserta yang aktif. Kalau yang tidak aktif, dia
tidak lagi membayar iuran karena upahnya tidak lagi dibayar oleh pengusaha, ini yang harus
disasar.
Selain itu pemerintah harus menjalankan sistem jemput bola dengan bertanya ke perusahaan-
perusahaan bahkan ke usaha informal. Sebab pekerja informal paling terdampak dari kondisi
pandemi Covid-19. Khususnya dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat. Pihak Kemnaker bisa menugaskan dinas ketenagakerjaan di daerah
dan pengawas ketenagakerjaan untuk mendata pekerja toko, pekerja tenant di mall, dan pekerja
informal untuk mendata pekerja terdampak pandemi. (*/rib)
314
