Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 48
Judul Anggaran BSU Sisa, Kemnaker Bakal Salurkan ke 1.791.477 Pekerja
Nama Media viva.co.id
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1409460-anggaran-bsu-sisa-
kemnaker-bakal-salurkan-ke-1-791-477-pekerja
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2021-09-30 00:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sisa anggaran BSU tersebut
sebesar Rp1,791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. Anggaran yang ditetapkan
dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp.8,7 triliun untuk 8.783.350 pekerja
terdampak Pandemi COVID-19
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami juga mendapat informasi,
kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah mengalami progress yang signifikan, dari target
8.783.350 pekerja
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami telah melakukan verified
data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten. BSU diberikan sebesar Rp1
Juta kepada pekerja sektor formal yang terdampak Pandemi COVID-19.
ANGGARAN BSU SISA, KEMNAKER BAKAL SALURKAN KE 1.791.477 PEKERJA
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten. BSU diberikan sebesar
Rp1 Juta kepada pekerja sektor formal yang terdampak Pandemi COVID-19.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri menjabarkan, kebijakan perluasan penerima BSU ini diputuskan lantaran adanya
sisa anggaran BSU yang disalurkan. Perluasan penerima ini juga telah berkoordinasi dengan
Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan.
47
