Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

KENAIKAN UPAH MINIMUM DIHARAPKAN PROPORSIONAL

KETENAGAKERJAAN

JAKARTA, KOMPAS - Kalangan buruh menolak penetapan upah minimum tahun 2022 sesuai
Undang-Undang Cipta Kerja mengingat regulasi sapu jagat itu sedang diuji materi. Buruh
berharap tetap ada kenaikan upah yang proporsional tahun depan dengan menyesuaikan kondisi
sejumlah sektor usaha yang sedang terdampak pandemi Covid-19.

Besaran kenaikan upah yang diharapkan berkisar 5-10 persen dari tahun ini sesuai kondisi di
masing-masing daerah. Upah minimum tetap diharapkan naik sebagai jaring pengaman yang
bisa menjaga daya beli pekerja selama pandemi.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Kosita Silaban, Rabu
(29/9/2021), mengatakan, di tengah pandemi, upah minimum tetap perlu dinaikkan dalam
jumlah yang proporsional dan mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

Elly mengusulkan agar upah minimum dinaikkan dalam kisaran 5-7 persen, tetapi tetap
disesuaikan kondisi ekonomi saat ini. Artinya, beberapa sektor yang terpukul pandemi, seperti
pariwisata dan transportasi, dapat dimaklumi dan dikecualikan. Namun, ada sektor lain yang
bertahan, bahkan lebih untung.

"Untuk sektor yang masih jalan, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menaikkan upah
minimum. Kami tidak mau bombastis, cukup 5-7 persen," kata Elly.
Ia berharap Menteri Ketenagakerjaan tidak mengeluarkan surat edaran lagi seperti tahun lalu
ketika upah minimum 2021 diputuskan tidak naik karena mempertimbangkan dunia usaha yang
sedang terpukul pandemi. Pada penerapannya ada beberapa provinsi yang tidak mengikuti surat
edaran dan menaikkan upah minimum.
Menteri Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan surat edaran lain selama pandemi yang
memungkinkan pelaku usaha mengurangi upah para pekerjanya. "Surat edaran-surat edaran itu
banyak dijadikan legitimasi oleh pengusaha yang nakal untuk tidak menjalankan kewajibannya
selama pandemi," kata Elly.

Dalam konferensi pers terpisah, Rabu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum di kisaran 7-10 persen, berbeda-beda di tiap
daerah. Persentase itu didapatkan dengan mengacu pada hasil survei biaya kebutuhan hidup riil
di tiap daerah dengan menggunakan komponen KHL.

Komponen KHL itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak. Ada 60 item kebutuhan hidup yang berkisar dari komponen
makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi
serta tabungan.

Dalam UU Cipta Kerja, komponen KHL tidak lagi dijadikan pertimbangan saat menentukan upah
minimum. Upah minimum ditentukan hanya berdasarkan rumus-rumus baku yang mengacu data
statistik indikator makro ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sudah melakukan survei ke pasar di tiap daerah dan sudah didapatkan rata-rata
nasionalnya. Ada peningkatan harga beberapa kebutuhan hidup di pasar sehingga ketika
dikalkulasi, dari 60 item itu muncul kenaikan rata-rata upah 7-10 persen," kata Said.
Uji materi

42