Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

Menurut Elly, penetapan upah minimum 2022 tidak pantas mengacu pada UU Cipta Kerja dan
peraturan turunannya karena regulasi itu saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Hal
senada juga disampaikan Said.

Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sedang bersiap
menetapkan upah minimum 2022 sesuai ketentuan pengupahan di UU Cipta Kerja. Saat ini,
Depenas di daerah sedang membuat simulasi besaran upah minimum, sembari menunggu data
dari BPS.

Beberapa data terbaru yang diperlukan adalah angka inflasi September 2021 dan tingkat
pertumbuhan ekonomi triwulan II1-2021. Variabel lain, antara lain, rata-rata konsumsi per
kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART), dan rata-rata jumlah ART yang bekerja
di setiap rumah tangga* UU Cipta Kerja juga meniadakan ruang bagi pengusaha untuk memohon
penangguhan upah minimum. Sebelumnya, pemberi ketja dapat mengajukan permohonan ke
pemerintah untuk tidak membayar upah minimum sesuai standar yang berlaku sampai kurun
waktu tertentu.

Terkait ini, Wakil Ketua Depenas dari perwakilan pengusaha Adi Mahfudz menilai, di tengah
kondisi pandemi seharusnya perlu pengecualian. "Secara normatif kita memang tetap harus
mengikuti regulasi. Tetapi, dengan kondisi saat ini, saya kira ada yang perlu di-kecualikan.
Semua harus dikembalikan ke kemampuan perusahaan. Saat normal pun diizinkan sejauh ada
kesepakatan bersama," katanya.
Menurut dia, kesenjangan upah minimum saat ini sudah terlalu tinggi. Selain antarpro-vinsi, ada
juga kesenjangan antar sektor karena selama ini berlaku upah minimum sektoral. "Kita tidak bisa
merujuk pada upah minimum yang harus naik terus. Selama ini sudut pandang kita salah. Upah
minimum itu, kan, sifatnya jaring pengaman, bukan upah layak atau upah efektif," kata Adi.
(AGE)

Penetapan upah minimum 2022 tidak pantas mengacu UU Cipta Kerja yang masih diuji materi di
Mahkamah Konstitusi.
Elly Rosita

43