Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 AGUSTUS 2019
P. 74
"Saya minta agar bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena PHK agar mereka
bisa bekerja kembali, apalagi banyak PHK di tahun ini. Saya minta bisa tahun depan
mulai diterapkan," kata Said.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan pemerintah telah
menganggarkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program kartu pra kerja
dengan target menyasar 2 juta orang.
Adapun program kartu pra kerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan
dan sertifikasi. Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut
sehingga dapat diterapkan pada 2020.
"Nanti untuk yang Kartu Pra Kerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi Kartu Pra
Kerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," ucapnya.
Kartu pra kerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM
melaluo pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri.
Hal ini pun merupakan upaya memperkuat investasi SDM secara masif sehingga
keterampilan para pekerja meninggkat sehingga juga akan membantu penerima
Kartu Pra Kerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.
Adapun target penerima Kartu Pra Kerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting
untuk angkatan kerja lama, dan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK).
"Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas,
yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," tutur Hanif.
Page 73 of 87.
