Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2020

Ketiga, memberi acuan dalam membangun kerjasama saling pengakuan sertifikasi kompetensi
kerja dengan negara lain, sehingga memudahkan pembuatan MoU atau MRA baik secara
bilateral maupun multilateral.

Menaker Ida mengakui meski saat ini, industri perfilman menjadi salah satu industri sangat
terdampak oleh pandemi Covid-19, namun pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada
sektor industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera
dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan tenis melesat, sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya.

Menteri Ida Fauziyah berharap agar SKKNI di Bidang Perfilman yang diserahkan dapat
diimplementasikan, baik di lembaga diklat, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang
perfilman, serta pengembangan SDM di bidang perfilman.

"Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi
pembangunan SDM berkualitas, unggul dan berdaya saing," ujar Ida Fauziyah seraya
memberikan apresiasi seluruh pemangku kepentingan terkait atas kerja sama dalam
penyusunan SKKNI bidang perfilman.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga menawarkan program balai latihan kerja (BLK)
komunitas terkait bidang perfilman untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di
sektor tersebut.

"Ada tanah yang tersedia, kami akan membangunkan gedungnya, kami akan memberikan
peralatan yang dibutuhkan, kami akan sediakan biaya untuk instruktur pelatihannya," kata
Menaker Ida.

Dia akan mengalokasikan anggaran untuk pembentukan BLK komunitas bidang film tersebut
karena menyadari pentingnya peningkatan kompetensi un-tuk para p c k c yang bergerak di
sektor seni perfilman.

Kemnaker rencananya mengalokasikan anggaran untuk dua BLK komunitas untuk sektor
perfilman dengan masing-masing berkisar Rpl miliar.
Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono menyatakan penyusunan SKKNI melibatkan
para pemangku kepentingan.

Yakni Pusat Pengembangan Perfilman, Kcmcntcrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Ketenagakcri a a n Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, UPT Kebudayaan,
Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Perfilman (pelaku seni dan film), akademisi, praktisi film,
dan SMA/SMK.

"Kami harap SKKNI ini dapat diterapkan, baik dalam rangka penyiapan dan peningkatan kualitas
sumber daya perfilman (pelaku seni dan film) melalui pendidikan atau pelatihan, maupun
pelaksanaan sertifikasinya," katanya. <*)

BERIKUT DAFTAR SKKNI BIDANG FILM:

1. Kategori Kesenian. Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan

2. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan

3. Kategori Kesenian. Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan

4. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan
18