Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 136
PAGEBLUK COVID-19 ANCAM NYAWA PEKERJA, BEGINI SOLUSI MENAKER BUAT
PERUSAHAAN
- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawasan ketenagakerjaan di tingkat
pusat dan daerah diperkuat. Hal ini untuk memastikan pekerja di masa pendemi COVID-19
dapat bekerja dengan aman di lingkungan kerjanya masing-masing.
"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
pentingnya peran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk memastikan
pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi COVID-19," ujar Ida dalam keteranganya,
Selasa (16/6).
Ida juga meminta pengawas ketenagakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan
kader norma di perusahaan-perusahaan. Keberadaan kader-kader tersebut menjadi mitra
strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja di perusahaan.
"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, di mana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujar Ida yang juga politikus PKB ini.
Ida mengakui, dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan tantangan klasik,
yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah
perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.
"Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi
meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
dalam pengawasan norma kerja," jelas mantan cawagub Jawa Tengah ini.
Tangkapan layar Menaker Ida Fauziyah dalam diskusi yang dilaksanakan FKNK di Jakarta pada
Senin (15/6/2020) (ANTARA/Prisca Triferna) Ida mengungkapkan, jumlah perusahaan
berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan mencapai 252.880 perusahaan dengan total
tenaga kerja sebesar 13.138.048 orang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, seorang
Pengawas Ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau
60 perusahaan dalam satu tahun.
"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,"
katanya.
Sementara itu, rencana kerja dan adaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-
19 itu agar seluruh perusahaan agar menyusun rencana kerja yang fleksibel sesuai dengan
kondisi proses produksinya masing-masing. Termasuk imbauan agar perusahaan menyesuaikan
jam kerja dalam situasi yang belum stabil ini.
"Pilihan penggunaan moda transportasi umum di stasiun, terminal, dan selter/halte oleh para
pekerja/buruhnya turut pula menjadi pertimbangan," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Soes
Hindharno .
135
