Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

peserta. Dalam data Statistik Transaksi Pelatihan Kartu Prakerja per 27 Mei 2020 tertulis,
"Sampai saat ini PMO belum membayar pelatihan via digital platform sama sekali sampai policy
dan process dinyatakan clean and clear oleh Jamdatun Kejaksaan Agung, KPK, Bareskrim Polri,
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah), dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)."

Pembayaran ditangguhkan untuk mengantisipasi risiko hukum. "Kalau kami (pemerintah) sudah
keburu bayar, nanti menjadi kerugian negara kalau tata kelolanya tidak benar. Jadi, status
Prakerja saat ini pending dulu," kata Rudy.

Burhanuddin, pemilik Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Wajo Intelektual Mandiri,
Sulawesi Selatan, mengaku belum menerima pembayaran pelatihan di Kartu Prakerja. Sejak
bergabung April lalu, ada 800 lebih peserta Kartu Prakerja yang mengambil dan mengulas
pelatihan "Mengoperasikan Komputer Dasar: Aplikasi Microsoft Word" yang disediakan LPK
tersebut.

Sesuai dengan perjanjian, menurut Burhanuddin, dari pelatihan seharga Rp 200.000 itu,

lembaganya akan memperoleh komisi sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen menjadi bagian
Sekolah.mu. "Lembaga bisa meminta pembayaran ke platform, prosesnya 14 hari. Tetapi, itu
kalau dananya sudah cair dari pemerintah," ujarnya.

Public Relations Lead Ru-angguru Sekar Krisnauli mengungkapkan, belum ada pembayaran apa
pun terkait Kartu Prakerja. Chief Partnership Of-ficer Haruka Edu Gerald Ariff menyatakan hal
serupa. "Sampai saat ini kami menunggu dibayar pemerintah. Semua platform belum
mendapatkan satu rupiah pun," tutur Gerald.

Sementara peserta juga belum lagi mendapat insentif uang tunai. "Insentif kedua saya
seharusnya turun pada 2 Juni, tetapi belum ada sampai sekarang," kata Daniel (23), peserta
Kartu Prakerja asal Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selain pembayaran, manajemen pelaksana juga menangguhkan penambahan mitra platform
digital. "Saat ini sudah ada 14 perusahaan yang mengajukan diri menjadi platform digital. Saya
akan buka, tetapi (perlu) ada kepastian (hukum) dulu. Tanpa kepastian, enggak berani," kata
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari.

Mengacu data manajemen pelaksana Kartu Prakerja, jumlah peserta selama tiga gelombang
mencapai 680.918 orang. Setiap peserta telah mendapatkan saldo uang digital Rp 1 juta guna
membeli berbagai jenis pelatihan. Sebagian peserta sudah menggunakan uang digital untuk
mengambil pelatihan melalui delapan platform digital mitra Kartu Prakerja. Tercatat hingga 27
Mei sudah ada 702.974 transaksi pelatihan.
Selain itu, sebanyak 361.215 peserta Kartu Prakerja telah mendapat insentif uang tunai pasca-
pelatihan Rp 600.000 per orang. Insentif direncanakan diberikan selama empat bulan.

Peninjauan tata kelola Kartu Prakerja diserahkan kepada tim teknis bentukan Komite Cipta Kerja.
Tim dipimpin Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Fery Wibisono. Anggota tim adalah
deputi atau direktur jenderal, antara lain dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Keuangan, BPKP, dan LKPP.

Tim bekerja sejak awal Juni dan bertanggung jawab menelaah kembali dasar hukum Kartu
Prakerja serta meninjau tata kelolanya. Keluhan dan masukan dari publik dan sejumlah instansi,
termasuk KPK, juga menjadi bahan kajian.

Menurut Fery, tim juga meminta bantuan auditor untuk mengevaluasi tagihan pembayaran dan
pencairan dana kegiatan yang sudah berjalan. Adapun ulasan beserta rekomendasi perbaikan
14