Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 20
Ringkasan
Lain dulu, lain sekarang. Nasib 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang dulu sempat
ditolak akhirnya kini diterima masuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Kabar terbaru,
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengatakan 500 orang TKA asal China telah
diizinkan masuk wilayahnya. Para TKA asal China itu, kata Gubernur, bakal bekerja membangun
smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe, proyek yang dapat menyerap ribuan pekerja
lokal di daerah tersebut.
GUBERNUR SULTRA TAK LAGI TOLAK 500 TKA CHINA DEMI HARMONISASI
TERJAGA
Jakarta - Lain dulu, lain sekarang. Nasib 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang dulu
sempat ditolak akhirnya kini diterima masuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kabar terbaru, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengatakan 500 orang TKA asal
China telah diizinkan masuk wilayahnya.
Para TKA asal China itu, kata Gubernur, bakal bekerja membangun smelter di PT VDNI Morosi,
Kabupaten Konawe, proyek yang dapat menyerap ribuan pekerja lokal di daerah tersebut.
"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa
dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)," kata Ali
Mazi di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa (16/6/2020).
Selain dapat menyerap ribuan pekerja lokal, Ali Mazi juga menyampaikan kedatangan ratusan
TKA tersebut juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja,
pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah
perusahaan internasional. Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-
tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau
seperti itu," tutur Ali Mazi.
Menurut Ali Mazi, para TKA tersebut telah diizinkan datang ke Sulawesi Tenggara karena mereka
telah memenuhi persyaratan dan telah diizinkan oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah
pusat, karena kita melaksanakan semua ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri kita
tercinta ini. Jadi, kita nggak usah berprasangka, kita positif saja. Berpikir mereka datang ini
untuk membangun daerah ini, yang penting itu," tegas Ali Mazi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sulra) Abdurrahman Saleh mengungkapkan
pemerintah daerah tidak akan menghalangi lagi masuknya 500 TKA China untuk bekerja di salah
satu perusahaan pertambangan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten
Konawe.
Namun TKA China yang masuk diminta benar-benar bersih dari COVID-19.
"Namun, perusahaan yang membawa TKA tersebut, sebaiknya terlebih dulu dievaluasi
kepatutan perusahaannya, kontribusi perusahaan kepada daerah, termasuk peran perusahaan
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar atau local wisdom," kata Abdurrahman
Saleh, di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa (16/6/2020).
19