Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 21
Dia menambahkan, yang terpenting 500 TKA China itu harus benar-benar bersih dan bebas dari
COVID-19. Hal itu akan dibuktikan dengan menjalani proses protokol kesehatan yang ketat.
"Kita sepakat bahwa kita bukan antiinvestasi asing, tapi setelah diterapkan tatanan kehidupan
baru atau new normal, maka kita memulai kehidupan yang produktif dengan tetap
mengedepankan protokol kesehatan," ujarnya.
Menurut dia, ketika para tenaga kerja asal China tersebut tiba harus dicek ulang. Pengecekan
meliputi mereka tenaga ahli atau bukan, termasuk visa yang digunakan visa kerja atau
kunjungan. Ketika mereka bekerja harus mengikuti protokol kesehatan, yakni menjalani
karantina dan uji usap serta memprioritaskan tenaga kerja lokal.
"DPRD dalam taraf bukan membolehkan atau tidak. Jika dia (para TKA) sudah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan sebagaimana surat kami kepada Presiden, yaitu regulasinya, kemudian
pastikan visanya. Begitu tiba di daerah ini cek visanya, visa kunjungan atau tenaga kerja, itu
bisa dicek langsung," kata ARS sapaan akrabnya.
Awalnya pada April 2020, Pemprov Sultra bersama DPRD sepakat menolak rencana kedatangan
500 tenaga kerja asing (TKA) asal China. TKA dari China itu rencananya akan bekerja di
perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi,
Kabupaten Konawe.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah
melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum
ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, seperti dilansir
Antara, pada Rabu (29/4/2020).
Karena itu, Ali Mazi berharap rencana kedatangan TKA China itu ditunda. Hal itu untuk
menghindari adanya reaksi masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu saat
kedatangan 49 tenaga kerja asing.
(aan/imk)
20
