Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Menurut Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kasempatan Kerja
(Binapenta & PKK) Kemenaker Aris Wahyudi, di rapat telah disepakati untuk membolehkan TKA
dari Negeri Tirai Bambu itu masuk ke Indonesia. Rapat itu, kata Aris, diinisiasi Menteri
Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan pemangku
kepentingan yang tergabung di forum komunikasi pimpinan daerah (forko-pimda).

"Mereka kan orang asing yang baru masuk Indonesia dan bekerja di jangka pendek maksimal
hanya selama enam bulan. Sebab, izin yang kami berikan hanya selama itu," kata dia saat
dihubungi Republika, Selasa (16/6).

Dia mengatakan, izin tinggal 500 TKA ini tidak diperpanjang dan harus kembali ke negaranya.
Terkait pengawasan para TKA ini selama bekerja di Sultra, Kemenaker meneijunkan aparat,
yaitu pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan ini menjadi pejabat fungsional
pengawas ketenaga-kerjaanyang bisa menggantikan posisi polisi, bahkan memiliki kewenangan
sebagai penvidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Selain itu, lanjut Aris, tim pengawasan orang asing (timpora) yang berada di bawah Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Sultra juga akan mengawasi para TKA tersebut. "Setelah enam
bulan kemudian apakah para TKA pulang atau tidak, maka itu di tangan Imigrasi. Karena, kalau
izinnya hanya enam bulan dan melebihi kan izinnya overstayer. Jadi, harus dideportasi," ujar
dia.

Aris menambahkan, kalau para TKA ini tidak didatangkan ke Tanah Air, pekerjaan akan
mangkrak atau terganggu. Efek domino lainnya, kata dia, sekitar 11 ribu pekerja Tanah Air bisa
terdampakdan dirumahkan. Sebab, tenaga kerja lokal Indonesia belum bisa melakukan
pekerjaan TKA karena mesin yang digunakan baru. Bahkan, menurut dia lulusan Fakultas Teknik
belum tentu bisa mengerjakan pemasangannya kalau bukan ahlinya Selain itu, Aris mengeklaim
penggunaan tenaga kerja asing menjadi bagian dari investasi.
Sebanyak 500 TKA asal Cina dalam waktu dekat akan masuk Sultra. Ratusan TKA asal Cina itu
akan bekerja di salah satu perusahaan pertambangan, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI)
Morosi Kabupaten Konawe. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengatakan, pemerintah
daerah tidak akan menghalangi lagi masuknya TKA tersebut karena sepenuhnya tanggung
jawab pemerintah pusat.

"Namun, perusahaan yang membawa TKA tersebut sebaiknya terlebih dulu dievaluasi kepatutan
perusahaannya, kontribusi perusahaan kepada daerah, termasuk peran perusahaan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar atau local wisdom," kata Saleh di Kendari.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan sepakat menerima kembali hadirnya para TKA Cina
menyusul pemberlakuan kebijakan tatanan kehidupan baru. "Masuknya para pekerja asing ini
juga demi beigairahnya kembali aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan industri Morosi,
termasuk di Sultra yang sempat sepi akibat virus korona," ujar dia Keputusan Ali Mazi
mendukung kedatangan 500 TKA Cina yang dijadwalkan akhir Juni ini sejalan dengan kebijakan
pemerintah pusat yang telah membuka keran impor pekerja asing.

antara ed: masalamit huda

25