Page 250 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 250
Benny mengatakan, dengan adanya perubahan fundamendal BP2MI. di mana urusan BP2MI
tidak hanya pada wilayah land based. namun juga sea based, maka RPP (Rancangan
Peraturan Pemerintah) tentang awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran
yang akan segera diundangkan diharapkan akan semakin memperkuat posisi negara dalam
menangani masalah ABK.
Sebagai bentuk pencegahan awal, BP2MI mendukung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
untuk menghentikan sementara pelayanan penempatan PMI yang bekerja sebagai ABK kapal
penangkap ikan di laut lepas.
"Menyelesaikan masalah di hulu itu adalah penting. Dan Tata kelola penempatan dan
pelindung ABK. itu masalah utama selain peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian
PMI kita. Setelah itu baru kita keluarkan kebijakan penempatan ABK" tegas dia.
Sebelumnya, BP2MI yang waktu itu bernama BNP2TKI telah mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penundaan Pelayanan Penempatan TKI Pelaut Perikanan/ TKI
Nelayan, yang hingga sekarang tidak/belum pernah dicabut BP2MI.
Benny mengapresiasi atas kece-katan dan kerja keras petugas gabungan yang terdiri dari
Satpolair Polres Karimun, Satreskrim Polres Karimun, dan Ditpolairud Polda Kepri, Lanal
Batam. KPLP, Bakamla Kepri, DJBC Kepri telah berhasil mengamankan dua kapal berbendera
China bernama Lu Huang Yuan Yu 117 dan Lu Huang Yuan Yu 118 yang menyimpan mayat
ABK warga negara Indonesia di dalam peti pendingin ikan.
Segenap jajaran BP2MI turut belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya ABK WNI.
Hasan Afriadi asal Lampung yang diketahui meninggal sejak 20 Juni 2020. BP2MI akan segera
berkoordinasi dengan pihak Petugas Gabungan dan pihak keluarga ABK untuk proses
pemakaman dan pelindungan lainnya.
BP2MI meminta pihak penegak hukum menahan dua kapal asing tersebut untuk mengusut
tuntas pelakunya sampai ke akar-akarnya. Hal ini tidak boleh terulang lagi.
"Segera lakukan penahanan terhadap dua kapal asing tersebut. Usut tuntas, seret dan proses
hukum semua pihak yang terlibat. Kita harus membuktikan bahwa negara hadir dan hukum
akan bekerja untuk memberikan perlindungan kepada PMI dari ujung rambut sampai ke ujung
kaki," tandasnya. [E-8]
Page 249 of 345.
