Page 252 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 252
terkena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi (termasuk pekerja yang
dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, serta pelaku usaha mikro dan kecil).
Perpres No 76/2020 juga menggariskan bahwa pemilihan mitra platform digital dan lembaga
pelatihan bukan tergolong pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan begitu, pemilihan
mitra bisa dilakukan tanpa melalui tender. Hal itu tertuang dalam pasal baru, yakni Pasal 31A.
Sebelumnya, KPK menyebut ada kekosongan hukum dan potensi konflik kepentingan terkait
penunjukan langsung delapan platform digital mitra prakerja. Manajemen pelaksana kartu
prakerja kemudian meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan
menyebutkan pemilihan mitra platform serta lembaga pelatihan tidak termasuk ke belanja
pengadaan barang/jasa.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan progam kartu prakerja
akan dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya membantu rakyat yang terkena dampak
pandemi covid-19. ''Arahan Bapak Presiden ialah sebanyak 1,7 juta yang terkena dampak
covid-19 ini harus dapat prioritas mendapatkan kartu prakerja di samping untuk peningkatan
kompetensi mereka,'' ujarnya di Depok, kemarin. (Dhk/Ant/X-8).
Page 251 of 345.
