Page 311 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 311
Sebagaimana diketahui, jumlah pekerja perempuan di Kaltara terus mengalami peningkatan
dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pekerja perempuan berada di angka
82.920 orang. Sedangkan pada tahun 2019 kemarin, jumlahnya menjadi 111.330 orang atau
meningkat 34,26 persen.
PERUSAHAAN WAJIB JAMIN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN
Tenaga Kerja Wanita di Kaltara Meningkat dalam 4 Tanun Terakhir
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara)
Armin Mustapa, melalui Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
(Hl), Asnawi kembali mengingatkan pengusaha untuk memberikan perlindungan yang optimal
bagi pekerja perempuan.
Sebagaimana diketahui, jumlah pekerja perempuan di Kaltara terus mengalami peningkatan
dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pekerja perempuan berada di angka
82.920 orang. Sedangkan pada tahun 2019 kemarin, jumlahnya menjadi 111.330 orang atau
meningkat 34,26 persen.
Perlindungan yang dimaksud Asnawi, berkaitan dengan hak-hak pekerja perempuan yang
diatur melalui ketentuan berlaku. Implementasi juga harus ditingkatkan karena mengingat
situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung.
"Seperti jaminan keamanan karena bekerja pada shift malam ini penting. Selain itu yang
masih jadi perhatian adalah toleransi perusahaan dengan memberikan kesempatan istirahat
kepada perempuan yang sakit saat haid. Terlebih saat ini masa pandemi covid-19," kata
Asnawi saat diwawancara Koran Kaltara, Kamis (9/7).
Dijelaskan Asnawi, perlindungan bagi pekerja perempuan harus diutamakan karena
ketahanannya dalam menjaga diri tidak sebaik pekerja laki-laki. Perlindungan sebagaimana
dimaksud pun bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab
beberapa stakeholder lainnya.
"Pada kota-kota lainnya masih banyak cerita perempuan sebagai korban pelecehan seksual
dan perbuatan asusila saat kerja malam hari. Ini yang jangan sampai ada di Kaltara.
Perlindungan harus menjadi program yang disinergikan antar pihak. Mulai dari perusahaan,
kami di pemerintah daerah dan juga pihak berwenang. Karena keamanan ini adalah
kebutuhan utama pekerja perempuan," jabar Asnawi.
Sepanjang tahun 2020, Asnawi mengaku jika pihaknya belum menerima pengaduan terkait
hak-hak pekerja perempuan yang tidak dipenuhi. Begitupun juga dengan kasus yang
mengarah tindak asusila. Baik dalam bentuk verbal, fisik atau psikis.
"Sampai sekarang belum pengaduan yang masuk ke kami. Tapi kami terus mendorong agar
siapa saja berani melaporkan apabila ditemui pelanggaran-pelanggaran. Sehingga bisa segera
ditindak. Baik mengacu ketentuan ketenagakerjaan atau yang berkaitan dengan hukum,"
paparnya.
Asnawi berharap agae kewajiban ini harus dipahami seksama. Sehingga tidak dijadikan beban
oleh pihak perusahaan. Mengingat pekerja perempuan juga memiliki kelebihan dibandingkan
pekerja laki-laki. "Pengusaha jangan berpikir kalau mempekerjakan perempuan ada tanggung
Page 310 of 345.
