Page 309 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

Dalam Pasal 15 Perpres baru, anggota menjadi 12 orang yang terdiri dari menteri sekretaris
negara, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan,
menteri ketenagakerjaan ,menteri perindustrian, menteri perencanaan pembangunan
nasional/Kepala BPPN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala
LKPP.

Perpres juga mengatur salah satunya tentang pemilihan platform digital dan lembaga
pelatihan Kartu Prakerja yang bukan termasuk pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 31A yang tidak diatur dalam Perpres sebelumnya.
"Pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan
pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika
pengadaan barang jasa pemerintah," dikutip dari salinan Perpres, Jumat (10/7).

Kemudian di dalam Pasal 31B disebutkan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta
Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kartu prakerja oleh
manajemen pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan sah
sepanjang didasarkan pada itikad baik.

1 dari 1 halaman Adapun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasa 31B itu diantaranya
adalah berupa kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja,
program pelatihan yang telah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu
Prakerja, besaran biaya program pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu
Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 31C mengatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang
tidak sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan. Sesuai syarat, peserta
Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang
dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

"Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya
pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif
tersebut kepada negara," katanya.

Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau
insentif sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu paling lama 60 hari, maka
manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi. [azz].

Page 308 of 345.