Page 314 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

Program Kartu Prakerja. Beleid itu diteken Jokowi pada 7 Juli 2020 dan berlaku sejak tanggal
diundangkan pada 8 Juli 2020.

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
tulis Jokowi, dikutip Jumat (10/7).

Tuntutan ganti rugi bisa dilayangkan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dalam jangka
waktu paling lama 60 hari sejak penetapan ketentuan penerima palsu harus mengembalikan
bantuan biaya pelatihan dan insentif program. Pengembalian dilakukan kepada negara.

Kendati begitu belum dijelaskan seperti apa bentuk sanksi pidana dan nilai ganti rugi yang
akan dibebankan kepada pihak yang memalsukan identitas atau data pribadi dalam mengikuti
program Kartu Prakerja.

Misalnya, untuk ganti rugi apa sesuai dengan biaya pelatihan dan insentif yang sudah terlanjur
diberikan atau disertai dengan nilai sanksi secara administrasi hukum.

Lebih lanjut, soal data kepesertaan program, Manajemen Pelaksana melakukan koordinasi
dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait di bidang perekonomian. Namun, bertanggung
jawab kepada Ketua Komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selanjutnya, calon peserta akan diseleksi sesuai data kependudukan dan memberi prioritas
kepada peserta pendaftar tertentu.

Untuk menguji validitas data peserta, Manajemen Pelaksana bisa mendapat akses dari
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, serta PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
(Asabri).

Sedangkan untuk insentif, biaya pelatihan ditetapkan sebesar Rp1 juta per peserta. Lalu, dana
insentif sebesar Rp600 ribu per peserta per bulan selama empat bulan dan insentif survei
sebesar Rp50 ribu per peserta per bulan selama tiga bulan.

(uli/bir).

Page 313 of 345.