Page 317 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

"Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan
vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 melalui program Kartu Prakerja dan program-
program pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Melkiades.

Selain itu, DPR meminta pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan
pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi
PHK bagi pekerja. Obon Tabroni sepakat bahwa pemerintah harus menyediakan pelatihan
kepada angkatan kerja. Namun, berdasarkan pengalamannya, kemampuan itu bisa dipelajari
secara cepat sesuai dengan industri yang membutuhkan. "Orang ngelas dan bongkar motor
itu enam bulan sudah jago. Yang paling penting itu sebenar -nya mental. Mental (bekerja) di
industri berbeda dengan agraris. Kalau orang pabrik itu harus disiplin dan etos kerjanya
(tinggi)," ujarnya saat dihubungi SINDO Media, Kamis(9/7/2020).

Pemerintah, menurut Obon, juga perlu menyediakan pelatihan pada sektor-sektor industri
baru dan sedang berkembang, seperti penyuntingan video dan sebagainya. Saat ini industri
digital merupakan yang paling pesat berkembang. Masalahnya, saat ini industri sedang lesu
sehingga nyaris tidak bisa menyerap tenaga kerja.

Mohammad Faisal berharap pemerintah mendorong kembali konsep link and match yang
masih lemah dengan berbagai pelatihan. Dengan demikian, tenaga kerja, termasuk dari
kalangan muda, bisa terserap lapangan kerja karena memiliki kemampuan yang dibutuhkan.

Namun, Faisal menggariskan, dalam kondisi pandemi ini pemerintah harus mengambil
langkah-langkah konkret dan realistis untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Mau
tidak mau, dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus menciptakan banyak proyek
atau program padat karya. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah menyalurkan program
padat karya tunai (PKT) di desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. "Selain untuk
infrastruktur, tujuan program itu sebenarnya untuk menyerap tenaga kerja lokal se-hingga
masyarakat setempat bisa meraih penghasilan," katanya.
Skema lainnya, lanjut Faisal, melalui program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang
diarahkan untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. "Bila
pandemi sudah selesai dan ekonomi sudah mulai pulih, maka pemerintah bisa mendorong
kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan,"katanya.
Faisal menandaskan, program Kartu Prakerja secara teoretis merupakan program baik

yang bertujuan membantu menjembatani masalah link and match antara lulusan sekolah dan
industri. Namun, karena banyak bermasalah dan kondisi pandemi program itu tidak cocok.
"Sebab, penganggurannya bukan karena masalah link and match, tetapi karena pemutusan
hubungan kerja (PHK),"ucapnya.

Dia kemudian menuturkan banyaknya pengangguran dari kalangan usia muda dan produktif
karena mereka minim pengalaman. Hal ini berbeda dengan kalangan tenaga kerja di atas 25
tahun karena umumnya mereka sudah pernah bekerja atau memiliki pengalaman. Di sisi lain,
demografi penduduk dengan usia di atas 25 tahun makin sedikit. Salah satu penyebab
tingginya penganggur-anitu lantaran banyak anak saat ini sudah bisa mengenyam pendidikan
sekolah.
Pemicu lain yaitu umumnya kalangan muda usia 20 ke atas memiliki ekspektasi memperoleh
pekerjaan formal dengan harapan penghasilan lebih baik dan stabil dibandingkan pekerjaan
informal. Namun, persaingan di level itu justru semakin ketat. Kondisi itu berbeda dengan
usia 15-19 tahun yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan lulusan SD/SMP.

Page 316 of 345.