Page 322 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 322
manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja," tulis
pemerintah dalam aturan tersebut.
Di samping itu, pada pasal 31D juga disebutkan penerima Kartu Prakerja yang melakukan
pemalsuan identitas atau data pribadi, akan dikenakan sanksi berupa tuntutan pidana dan
dapat digabungkan dengan tuntutan ganti rugi.
"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".
Adapun, dalam aturan ini dijelaskan Kartu Prakerja diberikan kepada pencari kerja. Di
samping itu, kartu prakerja juga dapat diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena
PHK, juga yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja yang
dirumahkan dan pelaku usaha mikro dan kecil.
Persyaratan bagi penerima Kartu Prakerja adalah berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang
mengikuti pendidikan formal.
Kartu Prakerja juga disebutkan tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan
anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepada desa dan perangkat desa, serta
pejabat struktural BUMN atau BUMD.
Aturan ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 dan diundangkan pada 8 Juli
2020..
Page 321 of 345.
