Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 46
kompetensi kerja, termasuk pekerja yang dirumahkan dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil
(UMK).
Pendaftaran pelatihan pun tidak melulu harus dilakukan daring. Sesuai dengan Pasal 10 ayat
3, pendaftaran bisa dilakukan seca-ra luring melalui kementerian/ lembaga atau pemerintah
daerah dengan mempertimbangkan terbatasnya infrastruktur telekomunikasi.
Revisi krusial lainnya pada Pasal 31A yang menyebutkan pemilihan platform digital dan
lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 31C ayat 1 disebutkan penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan
telah menerima bantuan biaya pelatihan harus mengembalikan bantuan.
Awal Juli lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat melaporkan adanya dugaan
maladministrasi program Kartu Prakerja kepada Ombudsman RI.
Menurut ICW, pemilihan platform digital yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perkonomian Nomor 3 Tahun 2020. tAkurEvameo/ Um F. nmorria)
0 Rekomendasi KPK Q
> Penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif dengan peserta yang disasar pada
whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana
untuk kemudian ikut program.
> Komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI, tentang kerja sama
dengan delapan platform digital ini, apakah termasuk dalam cakupan penyediaan barang dan
jasa pemerintah.
* Penggunaan Nomor Induk Kependudukan(NIK)sebagai identifikasi peserta sudah memadai,
tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran.
*Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet,
harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.
> Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya
pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan
mengikuti keseluruhan paket.
Sumber: KPK. diolah.
Page 45 of 345.
