Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 45
S*tyo A. Harjanto. redaksi<&bisnis.com
Catatan itu menjadi satu dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terkait dengan pelaksanaan program Kartu Prakerja yang digelar oleh
pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Menurut Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati, KPK menemukan permasalahan terkait
dengan beberapa aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki. (Lihat infogmfis)
Menurutnya, perbaikan yang perlu dilakukan sebelum melanjutkan program Kartu Prakerja
yaitu mencakup proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan
pelaksanaan program.
"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan desain program Kartu Prakeija disusun
untuk kondisi normal sesuai Peipres No. 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi
Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi bantuan sosial. Sehingga, dari sisi
regulasi perlu disesuaikan," ujarnya, Minggu (12/7).
Terkait dengan regulasi baru program Kartu Prakerja yang diterbitkan melalui Peraturan
Presiden (Berpres) Nomor 76 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja, Ipi
menjelaskan pemerintah sudah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK.
Hanya saja, katanya, saat ini KPK sedang terlibat secara intensif dengan pemerintah untuk
pembahasan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengenai petunjuk teknis
pelaksanaan program agar tepat sasaran dan tidak menyalahi regulasi.
"KPK terlibat memberikan masukan terhadap draf Permenko tersebut dan berharap teknis
implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko," kata Ipi.
Sebelumnya, KPK merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara program
kartu prakerja gelombang ke-4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan
perbaikan untuk kelanjutan program.
Lembaga antirasuah, lanjut Ipi, juga merekomendasikan pengembalian implementasi
program ke kementerian yang relevan yaitu Kementerian Ketenagakerjaan mengingat
infrastruktur yang sudah tersedia di sana.
Dalam program Kartu Prakerja, platform digital yang menjadi mitra pelaksanaan yakni
BukaJap-ak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academy by
RuangGuru, dan Tokopedia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OSPI) Timboel
Siregar mengatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan
atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu
Prakerja masih memiliki potensi konflik dan polemik di masyarakat.
"Di situ Iperpres] disebutkan bahwa semua yang ter-PHK dan pencari kerja berhak dan
sebagainya, tetapi di Covid-19 ini seharusnya fokus membantu untuk pekerja yang terkena
PHK dulu, seperti bantuan sosial," ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (10/7).
POIN PERUBAHAN
Sejumlah poin perubahan dalam Perpres 76/2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo
pada 7 Juli 2020 di antaranya program Kartu Prakerja dapat diberikan kepada pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang membutuhkan peningkatan
Page 44 of 345.
