Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 43
Aktivis berpanggilan Biko ini menyatakan, laporan itu berkaitan polemik yang terjadi sejak
program Kartu Prakerja diluncurkan, dan pemerintah tetap meneruskannya pada masa
pandemi corona dengan mengubah menjadi semi bansos.
la menilai, apabila program Kartu Prakerja tak segera dihentikan, berpotensi merugikan
keuangan negara sebagaimana kajian KPK.
Peneliti ICW lainnya, Wana Alamsyah menyatakan, dalam laporan ini, pihaknya menyertakan
6 dugaan maladministrasi dalam program tersebut. Antara lain, pemilihan 8 platform digital
seperti Ruangguru, Tokopedia, hingga Pintaria tidak sesuai Peraturan Menteri Perekonomian
Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam Perpres 36/2020, lanjutnya, disebut-
kan perjanjian kerja sama harus dilakukan setelah munculnya Permenko. "Namun, ketika
kami telusuri, perjanjian kerja sama muncul atau terjadi sebelum adanya Permenko," ucap
Wana.
Dugaan maladministrasi selanjutnya, yakni terkait mekanisme lelang program Kartu Prakerja.
Menurut Wana, dalam program ini tak ada sistem lelang sesuai Perpres 16/2018.
"Proses pemilihan platform seharusnya menggunakan mekanisme pengadaan barang dan
jasa, namun pemerintah tidak menggunakan mekanisme tersebut sehingga ini jadi salah satu
potensi maladministrasi," kata Wana.
Poin dugaan maladministrasi lainnya, lanjut Wana, yakni terkait kurasi pelatihan online. Wana
menyatakan, terdapat peran ganda yang dilakukan platform digital. Sebab, platform digital
tidak hanya bertugas mengkurasi program pelatihan, tetapi juga mengadakan pelatihan.
Kalangan DPR pun cukup ramai membicarakan hal ini. Untuk membahasnya, berikut
pandangan Anggota Komisi XI (Keuangan) DPR Anis Byarwati dan Anggota Komisi IX
(Ketenagakerjaan) DPR Muchamad Nabil Haroen.
Page 42 of 345.
