Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 134

Title          KEMENAKER AKUI ATURAN PERLINDUNGAN ABK WNI DI LUAR NEGERI BELUM RAMPUNG
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      13 Mei 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/kemenaker-akui-aturan-perlindungan-abk-wn i-di-luar-
               Page/URL
                              negeri-belum-rampung.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Berbagai permasalahan yang menimpa ABK asal Indonesia terus menuai sorotan
               dari khalayak ramai. Masyarakat sontak mempertanyakan perlindungan negara
               terhadap para ABK yang telah berjasa dalam menambah devisa negara.

               Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian
               Ketenagakerjaan Eva Trisiana mengakui pembahasan rancangan peraturan
               perlindungan (RPP) ABK atau awak kapal laut dan perikanan mengalami hambatan
               akibat pandemi Covid-19. Mestinya RPP telah rampung sejak April 2020.

               "Kemarin pas Februari 2020 rapat bersama Komisi IX DPR, mereka (DPR) meminta
               RPP selesai dua bulan kemudian (April). Hanya saja terhambat gara-gara Covid-19,
               tapi sudah dalam tahapan harmonisasi di Kemenkumham," kata Eva saat menggelar
               diskusi daring bersama DFW Indonesia, Rabu (13/5).

               Dia menjelaskan, saat ini RPP telah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk
               menunggu proses harmonisasi lebih lanjut. Namun, pihaknya tidak mengetahui
               secara pasti terkait waktu pelaksanaan proses harmonisasi RPP.

               RPP sendiri merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
               Perlindungan Pekerja Migran, khususnya Pasal 4 dan Pasal 64. Di mana Pasal 4
               menegaskan bahwa pelaut awak kapal ataupun perikanan termasuk pekerja migran
               Indonesia.

               Sedangkan, Pasal 64 menginstruksikan aturan lebih lanjut melalui Peraturan
               Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan ditegaskan dalam
               Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2019 terkait penempatan dan
               perlindungan awak kapal niaga ataupun perikanan.

               "Kita akui pelaksanaan perlindungan (ABK)belum terkoordinasi," jelasnya.

               Harmonisasi Perlindungan ABK WNI Dikebut

               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terus melakukan koordinasi dengan
               Kementerian terkait mengenai peristiwa tragis yang menimpa belasan Anak Buah
               Kapal warga negara Indonesia atau ABK WNI yang bekerja di salah satu kapal
               berbendera China.



                                                      Page 134 of 211.
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139