Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 135
"Terkait dengan ABK ini kami terus melakukan koordinasi dengan teman-teman
Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian
Perhubungan Laut, Kami sudah melakukan koordinasi dan langkah-langkah sudah
dilakukan," kata Ida dalam Konferensi Pers virtual Peresmian Pos Komando THR
Keagamaan Tahun 2020, Selasa (12/5).
Koordinasi ini termasuk memberikan perlindungan kepada ABK WNI terkait dengan
hak-hak yang harus dibayarkan kepada mereka.
"Yang perlu saya sampaikan ini terkait dengan peraturan pemerintah yang
diamanatkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja ABK, telah ada
kesepakatan dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, ini adalah
payung hukum yang amanat dari UU 17 dan 18," jelasnya.
Dia mengatakan jika dulu urusan tenaga kerja atau ABK perikanan ada di bawah
pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka peraturan pemerintah
yang baru ini urusan ketenagakerjaan termasuk tenaga kerja di laut itu menjadi
domain dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Page 135 of 211.
