Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 140
Title KSPI AKAN GUGAT EDARAN MENAKER SOAL THR
Media Name okezone.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://nasional.okezone.com/read/2020/05/13/337/2213345/kspi-akan-gug at-edaran-
Page/URL
menaker-soal-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan mengajukan
gugatan terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun
2020 pada Jumat 15 Mei 2020.
"Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%," kata Said Iqbal melalui
siaran pers, Rabu (13/5/2020).
Adapun di dalam gugatan tersebut, di antaranya KSPI meminta hal-hal berikut:
Pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kedua, meminta PTUN dan MA
menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi
buruh di seluruh Indonesia.
Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda.
Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan
sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar
THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja.
Kelima, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya.
Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.
"Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR
dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang
tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang," kata
Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR
dimanfaatkan oleh perusahaan untuk "akal-akalan" dengan cara mencicil atau
menunda tanpa menjelaskan kepada pekerja. Bahkan, tidak ada audit untuk
menunjukkan rugi atau tidaknya.
Page 140 of 211.
