Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 144
Title KEBERATAN SE MENAKER SOAL THR, KSPI BAKAL AJUKAN GUGATAN KE PTUN JUMAT LUSA
Media Name rmol.id
Pub. Date 13 Mei 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/05/13/434632/keberatan-se-menaker-so al-thr-kspi-
Page/URL
bakal-ajukan-gugatan-ke-ptun-jumat-lusa
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan tahun 2020 di masa pandemik Covid-19 berbuntut panjang.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menyatakan keberatan
terhadap surat edaran tersebut. Tak hanya itu, KSPI pun berencana mengajukan
gugatan ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Jakarta pada Jumat lusa, 15 Mei
2020.
"Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78/2015 tentang Pengupahan, yang
mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen," ungkap Presiden
KSPI, Said Iqbal, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).
Di dalam gugatan tersebut, KSPI meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran
Menaker dan dinyatakan tidak berlaku. Pun meminta PTUN dan MA menyatakan PP
78/2015 sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh
Indonesia.
"Menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda,
meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi
administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada
H-7 atau tidak membayar THR 100 persen bagi pekerja," tegas Said Iqbal.
"Serta meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya.
Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7,"
sambungnya.
Menurut Said Iqbal, SE Menaker tentang THR dimanfaatkan oleh perusahaan untuk
'akal-akalan' dengan cara mencicil atau menunda tanpa menjelaskan kepada
pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan perusahaan mengalami rugi
atau tida.
Terkait dengan hal itu, KSPI akan mendirikan Posko PHK dan THR di 30 provinsi.
Antara lain di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa
Page 144 of 211.
