Page 142 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 142

Title          BURUH BAKAL GUGAT SURAT EDARAN MENAKER TERKAIT THR
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      13 Mei 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4252909/buruh-bakal-gugat-surat-e daran-
               Page/URL
                              menaker-terkait-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ajukan gugatan terkait Surat Edaran
               (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang
               Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020.

               Dalam SE tersebut memuat sejumlah poin, termasuk kelonggaran pembayaran THR
               berupa menyicil dan menunda dengan catatan adanya dialog kesepakatan antara
               pengusaha dan pekerja.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan akan
               mengajukan gugatannya pada Jumat 15 Mei 2020.

               "Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
               Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
               yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
               terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen," kata Said Iqbal,
               Rabu (13/5/2020).

               Dalam gugatan tersebut, secara rinci KSPI meminta hal-hal berikut:

               Pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor
               M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku.

               Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar
               penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

               Ketiga, menolak pembayaran THR dilakukan dengan cara mencicil dan menunda.

               Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan
               sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar
               THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100 persen bagi pekerja.

               Buruh Minta Pengusaha Bayar THR

               Kelima, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya.




                                                      Page 142 of 211.
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147