Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 147
"Kami pun merasa mekanisme dan rambu ini dibuat dengan prudent dan cukup fair
untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha maupun pekerja," jelas dia.
Selanjutnya, jika pekerja merasa kondisi keuangan perusahaan tersebut sebetulnya
bisa membayar THR tanpa membuat perusahaan tutup atau bankrut, silahkan
diargumentasikan dalam dialog bipartite-nya.
"Kalau ada perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran THR tanpa
mekanisme ini, silahkan juga diadukan ke Kemenaker sebagai bentuk keberatan dan
mekanisme kontrol masyarakat dan pekerja atas kebijakan tersebut," lanjut dia.
Ketiga, surat edaran tersebut juga menjelaskan mekanisme yang cukup tegas bila
ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, yakni mekanisme denda dan
transparansi kebijakan penundaan THR tersebut dari perusahaan kepada
Kemenaker.
"Jadi, bila ada perusahaan yang disinyalir memanfaatkan surat edaran tersebut
secara tidak proporsional sesuai kebutuhan menjaga eksistensi perusahaan
sepanjang wabah, apalagi bila sampai menghapus kewajiban pembayaran THR
dengan semena-mena, silahkan diadukan saja agar diproses berdasarkan
mekanisme hukum yg berlaku. Ini sangat bisa dilakukan sehingga jangan dianggap
perusahaan akan bisa semena-mena karena ada rambu-rambu dalam SE ini dan
konsekuensinya juga jelas," jelas dia.
Page 147 of 211.
