Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

Gugus Tugas juga menetapkan empat poin yang akan dilaksanakan bila
pelonggaran PSBB mulai diterapkan. Pertama, melakukan pengkajian dan sosialisasi.
Doni mengakui, kajian baru akan dibuat pemerintahbersama pakar epidemiologi,
kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi publik, dan ekonomi.

Poin kedua adalah penentuan waktu pelonggaran. "Daerah baru bisa menjalankan
pelonggaran apabila sudah menunjukkan penurunan kurva kasus positif Covid-19."
Adapun hal penting ketiga yang dipertimbangkan ialah perihal sektor dan daerah
yang berhak mendapat kelonggaran. Terakhir, koordinasi antara pemerintah pusat
dan daerah.

Penentuan waktu pelonggaran, menurut Doni,juga bergantung pada kesiapan
masyarakat. Bila masyarakat tidak siap, pelonggaran tidak mungkin dilakukan. Jika
masyarakat dianggap belum patuh melaksanakan protokol pencegahan Covid-19,
pembatasan sosial tetap berlaku secara penuh. "Manakala tingkat kepatuhan kecil,
tentu kita tidak boleh ambil risiko," kata Doni.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mendesak pemerintah mengkaji
ulang rencana pelonggaran pembatasan sosial. Dia menilai wacana pelonggaran
pembatasan sosial tidak didasarkan pada data yang teruji secara ilmiah dan
transparan, sehingga dikhawatirkan bakal meningkatkan risiko penyebaran Covid-
19.

Evaluasi pembatasan sosial, kata Dicky, harus didukung oleh data yang valid,
terutama angka reproduksi kasus (Ro) Covid-19 sebelum dan sesudah intervensi.
"Intervensi baru bisa dianggap berhasil jika nilai Ro semakin turun setelah
intervensi, hingga mendekati nol, yang artinya tidak lagi terjadi penularan," ujar
Dicky.

Sementara itu, epidemiologdari Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna
Hadisoemarto, berpendapat keterbatasan dan kelambatan tes spesimen membuat
data yang disajikan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.
Akibatnya, klaim pembatasan sosial berhasil menurunkan kasus baru Covid-19,
menurut dia, sejauh ini belum terukur.

Panji berharap pemerintah menyingkirkan opsi pelonggaran pembatasan sosial
sampai jumlah pasien positif yang menjalani perawatan di suatu daerah hanya 10
kasus. "Minimal, untuk Jakarta ada 10 kasus aktif, itu sudah aman. Yang kita tahu
sekarang, tingkat pengujian masih sangat rendah dan kasus aktif masih banyak,"
ujarnya.

Page 151 of 211.