Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 155

Title          SERIKAT PEKERJA LAYANGKAN GUGATAN SK MENAKER KE PTUN PEKAN INI
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      13 Mei 2020
                              https://money.kompas.com/read/2020/05/13/140939926/serikat-pekerja-lay angkan-
               Page/URL
                              gugatan-sk-menaker-ke-ptun-pekan-ini
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative






               JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan mengajukan
               gugatan terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang
               Tunjangan Hari Raya ( THR ). Gugatan rencananya dilakukan pada hari Jumat
               (15/5/2020).

               "Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
               Agung. Karena bertentangan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
               Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7
               Lebaran. Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen,"
               kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2020).

               Adapun di dalam gugatan tersebut, KSPI meminta PTUN dan MA membatalkan Surat
               Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku.

               buruh di seluruh Indonesia.

               Terakhir, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya,
               baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.

               "Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR
               dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang
               tidak harmonis.

               Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang," katanya.

               Menurut Said Iqbal, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR
               dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencicil atau menunda tanpa menjelaskan
               kepada pekerja. Terkait dengan hal itu, KSPI akan mendirikan Posko PHK dan THR
               di 30 provinsi. Antara lain, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogjakarta, Jawa Tengah,
               Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi
               Selatan, NTB, Maluku, dan lain sebagainya.

               "Bilamana dari laporan yang diterima Posko tadi ada banyak perusahaan yang
               melakukan PHK dan membayar THR sesuai dengan surat edaran, setelah lebaran
               KSPI akan melakukan gugatan perdata secara massal kepada perusahaan-
               perusahaan tersebut. Kami juga akan menuntut mereka membayar THR secara
               penuh dan plus denda 5 persen," tegasnya.




                                                      Page 155 of 211.
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160