Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 156

Title          OGAH DANA THR DI POTONG, KSPI AJUKAN GUGATAN TERHADAP SE MENAKER
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      13 Mei 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/ogah-dana-thr-di-potong-kspi-ajukan-gugat an-terhadap-
               Page/URL
                              se-menaker.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana
               mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
               M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun
               2020, pada Jumat (15/5).

               "Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
               Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
               yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
               terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen," kata Said Iqbal
               melalui siaran pers, Rabu (13/5).

               Menurutnya SE Menaker tentang kelonggaran aturan pemberian THR berpotensi
               membuka ruang praktik kotor oleh oknum perusahaan yang tidak menghendaki
               pemberian uang THR secara penuh di tengah pandemi Corona. Terlebih perusahaan
               tidak mempublikasikan hasil audit yang menunjukkan rugi atau tidaknya di tengah
               pandemi ini.

               Adapun di dalam gugatan yang dilayangkan kubu KSPI, pertama meminta PTUN dan
               MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan
               tidak berlaku. Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah
               sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

               Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda.
               Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan
               sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar
               THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100 persen bagi pekerja.

               Kelima, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya.
               Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.

               Menyikapi hal itu, KSPI akan mendirikan Posko PHK dan THR di 30 provinsi. Antara
               lain, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
               Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, NTB,
               Maluku, dan lain sebagainya.




                                                      Page 156 of 211.
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161