Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 148
Title THR DICICIL, BURUH BISA PUNYA ANDIL
Media Name okezone.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213390/thr-dicicil-bu ruh-bisa-
Page/URL
punya-andil
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh menteri ketenagakerjaan, pengusaha
diberikan keringanan pembayaran THR. Salah satunya agar bisa dicicil. Wakil Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan,
salah satu yang diusung dalam edaran ini adalah transparansi managemen
perusahaan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan dialogue bipartit antara
karyawan dengan managemen perusahaan untuk menentukan kapan dan
bagaimana THR akan dibayarkan.
"Ini berarti pekerja punya suara, bisa mengajukan pertimbangan bahkan alternatif
mekanisme pembayaran THR tertentu kepada perusahaan sehingga penangguhan
THR bisa menjadi win-win solution bagi kedua pihak," sebut dia kepada Okezone,
Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, mekanisme dan rambu ini dibuat dengan prudent dan cukup fair untuk
menjembatani kepentingan pelaku usaha maupun pekerja. Selanjutnya, jika pekerja
merasa kondisi keuangan perusahaan tersebut sebetulnya bisa membayar THR
tanpa membuat perusahaan tutup atau bankrut, silahkan diargumentasikan dalam
dialog bipartite-nya.
"Kalau ada perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran THR tanpa
mekanisme ini, silahkan juga diadukan ke Kemenaker sebagai bentuk keberatan dan
mekanisme kontrol masyarakat dan pekerja atas kebijakan tersebut," lanjut dia.
Surat edaran tersebut juga menjelaskan mekanisme yang cukup tegas bila ada
perusahaan yang tidak membayarkan THR, yakni mekanisme denda dan
transparansi kebijakan penundaan THR tersebut dari perusahaan kepada
Kemenaker.
Dengan demikian, bila ada perusahaan yang disinyalir memanfaatkan surat edaran
tersebut secara tidak proporsional sesuai kebutuhan menjaga eksistensi perusahaan
sepanjang wabah, apalagi bila sampai menghapus kewajiban pembayaran THR
dengan semena-mena, silahkan diadukan saja agar diproses berdasarkan
mekanisme hukum yg berlaku.
"Ini sangat bisa dilakukan sehingga jangan dianggap perusahaan akan bisa semena-
mena karena ada rambu-rambu dalam SE ini dan konsekuensinya juga jelas," jelas
dia.
Page 148 of 211.
