Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 149
KEMENAKER DIMINTA RATIFIKASI KONVENSI ILO 188 LINDUNGI ABK WNI DI LUAR
Title
NEGERI
Media Name merdeka.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.merdeka.com/uang/kemenaker-diminta-ratifikasi-konvensi-ilo -188-lindungi-
Page/URL abk-wni-di-luar-negeri.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kementerian Kemaritiman dan Investasi mempertanyakan kehadiran Kementerian
Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada awak kapal perikanan
yang bekerja untuk kapal asing. Sebab, Kemenaker tidak menganggap penting
ratifikasi konvensi ILO 118.
"Kemenaker menganggap tidak meratifikasi konvensi ILO karena itu dianggap tidak
penting," kata AsDep Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman dan
Investasi, Basilio Dias Araujo dalam diskusi virtual bertajuk 'Memperbaiki Tata Kelola
Awak Kapal Perikanan Indonesia', Jakarta, Rabu (13/5).
Basilio menuturkan Kemenaker tidak meratifikasi konvensi ILO 188 karena sudah
melakukan ratifikasi terhadap Maritim Labour Convention (MLC) tahun 2006, yang
merupakan konvensi payung untuk 8 konvensi ILO khusus bagi pekerja maritim.
Namun dalam konvensi ini tidak mengatur pekerja di kapal perikanan. Hal tersebut
terdapat pada pasal 2 ayat (4). "Konvensi ini tidak berlaku untuk kapal perikanan,"
ujar Basilio.
Dia khawatir Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperhatikan hal ini, sehingga
menganggap ratifikasi konvensi ILO 188 tidak penting. Untuk itu Basilio tak heran
jika terjadi kekerasan bagi ABK yang bekerja di kapal perikanan asing. Sebab
kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu menutup mata
"Berarti Kemenaker menutup mata tentang perlindungan, jadi hal yang wajar kalau
kerja di kapal perikanan seperti itu," ungkap Basilio.
Dia menambahkan, ada anggapan bahwa sudah ada aturan yang dibuat pemerintah
untuk melindungi awak kapal. Misalnya UU Nomor 18 tahun 2017 tentan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pertambangan
Garam. Sayangnya, aturan tersebut hanya berlaku untuk di dalam negeri.
Sementara ABK kapal asing bekerja di luar teritorial Indonesia. "Ada anggapan
bahwa di undang-undang kita juga ada kok aturannya, tapi kan itu hanya berlaku di
dalam negeri, tidak berlaku di luar negeri," tandasnya.
Page 149 of 211.
