Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 139
Meski demikian, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR
Keagamaan pada situasi darurat Covid-19 untuk kelangsungan usaha dan
mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR Keagamaan
yang dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Pada
Masa Pandemi Covid-19.
"Adanya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 diharapkan dapat berjalan sesuai
mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan tercapai kesepakatan
yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha," ujar Ida
Fauziyah.
Ida menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan j.o Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi
pekerja/buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan
kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus atau lebih.
"Saya ingatkan sekali lagi bahwa THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan," katanya.
Menteri Ida menyatakan, pengawas Ketenagakerjaan akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan
menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Page 139 of 211.
