Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2019
P. 95
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pejabat
pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kemnaker, di Jakarta,
Jumat (31/5/).
Menurut Hanif, raihan WTP kepada Kemnaker tak lepas dari hasil kerja keras,
dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan
keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu ia meminta
agar WTP ini bisa dipertahankan.
"Hal-hal baik semacam itu ke depan harus kita pertahankan dan yang masih kurang
harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang," ujar Hanif.
Hanif mengungkapkan kinerja Kemnaker semakin terlihat membanggakan. Saat
kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat.
"Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang,
termasuk bagi saudara yang sekarang ini mengemban amanat baru sebagai
pimpinan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker," ujarnya.
Ia berharap di tahun 2019 seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu
melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk
realisasi anggaran Kemnaker.
"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh
masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar
akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,"
katanya.
Hanif meyakini dengan komitmen, kehendak, disiplin, kerja keras dan loyalitas
seluruh pejabat di Kemnaker, maka Kemnaker akan menjadi salah satu Kementerian
yang bisa dijadikan contoh bagi Kementerian/Lembaga lain.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Budi Hartawan sebagai Irjen, Tri Retno
Isnaningsih (Kabarenbang), Aris Wahyudi (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM),
Suhartono Sail (Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional), Darmawansyah (Kepala
Biro Perencanaan), dan Indiah Winasih (Direktur Pengembangan dan Perluasan
Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK).
Hanif menyatakan jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama merupakan ujung
tombak yang merumuskan kebijakan sehingga sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
Page 94 of 161.
