Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2019
P. 97
Per akhir Desember 2018, 59 persen dana yang dikelola BPJS Kesehatan
ditempatkan pada surat utang, kemudian 12 persen pada deposito, 10 persen pada
reksadana dan 1 persen pada investasi langsung.
Sementara hingga April, total dana kelolaan mencapai Rp386,5 triliun. Dana
kelolaan tersebut sekitar 60 persen ditempatkan pada surat utang, 19 persen
saham, 10 persen deposito, 10 persen reksadana dan 1persen investasi langsung.
Sebelumnya, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 (IHPS) BPK melansir
pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, antara
lain enam properti investasi berupa tanah belum dimanfaatkan, sehingga belum
memberikan pendapatan atau hasil investasi.
Selain itu, tingkat pengembalian investasi atas aset dana jaminan sosial dan aset
BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah tolak ukur kinerja portofolio investasi yang
ditentukan dalam peraturan direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi.
Di samping permasalahan di atas, BPK juga menemukan pelaksanaan kebijakan
BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan peningkatan biaya. Seperti analisis terkait
penundaan kebijakan cut loss atas saham-saham yang mengalami penurunan nilai
perolehan lebih dari batas toleransi minimum belum dilakukan secara periodik.
Hasil permasalahan tersebut, lanjut BPK, mengakibatkan hasil investasi belum
optimal. Tak cuma itu, kekurangan penerimaan hasil investasi program Jaminan Hari
Tua (JHT) yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran sewa ruang dan
lahan parkir pada Gedung Menara Jamsostek.
(agi).
Page 96 of 161.
