Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 107
"Jadi di Solo, kebetulan kemarin Oktober sudah diajukan ke Gubernur dan ini bulan
November sudah turun. SK dari Gubernur. Jadi ada kenaikan," ungkap Wahyu Haryanto.
"Saat ini pengusaha juga punya pedoman. Jadi ke depan sudah bisa memprediksi
pengeluaran karyawan akan naik sekian rupiah, sekian persen," imbuhnya.
Wahyu Haryanto menuturkan, UMK Solo untuk tahun 2020 mendatang sudah ditetapkan
pada besaran Rp 1.956.200.
Solo berada di urutan ke dua setelah Karanganyar yang UMKnya sebesar Rp 1.989.000.
"Saat ini memang sudah disetujui UMK nya adalah Rp 1.956.200. Jadi kalau ini Solo
urutannya nomor dua. Nomor satu masih Karanganyar," jelas Wahyu Haryanto.
Wahyu Haryanto mengungkapkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan, diskusi penetapan UMK tanpa perang urat syaraf lagi.
Karena menurutnya yang melihat dari sisi pengusaha, pengusaha ingin merundingkan
permasalahan upah dengan cara yang adil.
"Tiap tahun dulu, kalau setiap menjelang November, Desember, Januari jadi pasti itu yang
ditunggu-tunggu adalah penetapan UMK." "Tapi tiga tahun terakhir karena dengan
berlakunya PP 78 itu kita sudah tidak pernah gontok-gontokan lagi. Tidak pernah perang
urat syaraf lagi," tutur Wahyu Haryanto.
"Karena memang yang ini saya melihat dari sisi pengusaha, pengusaha butuh kepastian."
"Ketika mau diberi ruang untuk menyelesaikan atau berunding itu kita inginnya atau bisa
dirundingkan dengan cara yang adil, yang setara antara pengusaha dengan serikat
pekerja." Wahyu Haryanto juga menjelaskan jika UMK Kota Solo ditetapkan oleh Dewan
Pengupahan tingkat Kota.
Dewan Pengupahan tingkat kota tersebut beranggotakan pengusaha, pemerintah, serikat
pekerja, akademisi, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi prosesnya kalau di Kota itu ada namanya Dewan Pengupahan tingkat kota," jelas
Wahyu Haryanto.
"Anggotanya adalah dari unsur pengusaha diwakili oleh Apindo , juga ditambah dari unsur
akademisi, ada juga BPS." "Karena untuk data itu kita tidak mengeluarkan sendiri tapi dari
BPS." Setiap bulannya Dewan Pengupahan tersebut selalu mengadakan rapat yang
difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Dewan Pengupahan diketuai oleh wali kota, sekretaris adalah kepala dinas terkait, serta
beranggotakan Apindo sebagai perwakilan pengusaha dan serikat pekerja yang masing-
masing terdapat dua perwakilan. (.
Page 106 of 144.
