Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 102

Title          DAFTAR UMK JATENG 2020 YANG DITEKEN GANJAR, SEMARANG TERTINGGI
                Media Name     tirto.id
                Pub. Date      21 November 2019
                Page/URL       https://tirto.id/daftar-umk-jateng-2020-yang-diteken-ganjar-semarang-t ertinggi-el6K
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive






               UMK Jawa Tengah telah ditetapkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Kota Semarang
               tertinggi dan Kabupaten Banjarnegara terendah.

                Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Tengah telah ditetapkan oleh
               Gubernur Ganjar Pranowo lewat Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/58 tahun
               2019, tentang penetapan besaran UMK di Provinsi Jateng.

                "UMK tertinggi ada di Kota Semarang yaitu Rp2.715.000, UMK terendah di
               Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.748.000. Kenaikan UMK tertinggi ada di Kota
               Tegal sebesar 9,25 persen, sedangkan rata-rata kenaikan UMK di Jateng sebesar
               8,57 persen,' katanya di Semarang, Rabu (20/11/2019), sebagaimana dilansir dari
               Antara.


                Ganjar menjelaskan bahwa penetapan telah melalui mekanisme yang ada dan
               mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                "Upah minimum dihitung berdasarkan formula Pasal 44 ayat 2 PP nomor 78 tahun
               2015, sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan nomor BM 305 tahun 2019.
               Adapun dasar perhitungan upah minimum sebesar 8,51 persen, dengan perincian
               inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
               5,12 persen," ujarnya didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi Jateng, Susi Handayani.

                Dalam penetapan UMK tersebut, Ganjar mengaku telah memperhatikan
               rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta bupati/wali kota,
               dimana besaran UMK yang ditetapkan tersebut merupakan murni dari usulan 35
               kabupaten/kota se-Jateng.

                "Meskipun kami punya upah minimum provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan
               adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, nanti perbedaannya terlalu
               'njomplang' antara kota besar dengan daerah kecil," katanya.


                Ganjar menekankan bahwa UMK ditetapkan hanya untuk pekerja dengan masa
               kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja yang sudah lebih dari satu tahun,
               maka besaran upah tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan.


                "Silakan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha
               di perusahaan. Silakan mereka mengatur besaran upahnya," ujarnya.





                                                      Page 101 of 144.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107