Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima audiensi
Aliansi Buruh Jawa Barat di Ruang Rapat Malabar Gedung Sate , Kota Bandung,
Kamis (21/11/19).

Sebelumnya ratusan buruh dari sejumlah serikat berkumpul di depan Gedung Sate
.

Kepada perwakilan buruh dari berbagai serikat se-Jabar itu, Uu mengatakan
bupati/wali kota 27 daerah di Jabar sudah mengajukan rekomendasi penetapan
kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 kepada Gubernur
Jabar Ridwan Kamil .

"Apa yang disampaikan buruh, harapan dan keinginan, kami memahami itu.
Kebutuhan hidup memang tidak bisa dihindari. Maka ada beberapa elemen dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terus kami formulasikan,"
kata Uu Ruzhanul dalam kesempatan tersebut.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2020 yang berlaku mulai 1 Januari mendatang sebesar Rp 1.810.351,36 melalui SK
Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 Tentang UMP Jabar 2020.

UMP Jabar 2020 naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya.

Persentase kenaikan UMP tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

UMP ini pun menjadi dasar bagi kabupaten/ kota untuk menentukan UMK -nya di
2020.

Uu menambahkan, UMK di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi dari UMP
tersebut.

"Sebelum membuat keputusan, selalu kami lakukan komunikasi dan koordinasi.
Pemda Provinsi Jawa Barat akan berusaha memberikan keadilan," ucap Uu
Ruzhanul Ulum .

Adapun mengacu kepada rekomendasi dari formulasi melalui surat edaran Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten
Karawang yakni Rp 4.594.325.

Sementara rekomendasi angka terkecil yakni Rp 1.831.885 diberikan untuk Kota
Banjar.

Rata-rata UMK di kabupaten/kota Jabar berkisar Rp 2.963.497.

"Segala kebijakan pemerintah ini selalu berstandar pada keberpihakan kepada
masyarakat," ujar Uu Ruzhanul Ulum.

Page 97 of 144.