Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 96
RATUSAN BURUH BERTAHAN DI DEPAN GEDUNG SATE HINGGA MALAM, TUNGGU RIDWAN
Title
KAMIL, KECEWA SOAL UMK
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 21 November 2019
https://jabar.tribunnews.com/2019/11/21/ratusan-buruh-bertahan-di-depa n-gedung-
Page/URL
sate-hingga-malam-tunggu-ridwan-kamil-kecewa-soal-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aksi ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di
Jawa Barat yang digelar sejak siang di depan Gedung Sate , Kota Bandung, Kamis
(21/11/2019), memang nyaris tanpa orasi seperti biasanya.
Namun sampai pukul 19.45, mereka masih berkumpul di depan gerbang Gedung
Sate menunggu kepastian penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun
2020.
Pada sore harinya, perwakilan para buruh ini menghadiri audiensi dengan Wakil
Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum .
Namun mereka tetap menyatakan belum puas dengan audiensi tersebut karena
belum menyaksikan penetapan UMK 2020 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil .
Walaupun dalam audiensi tersebut sudah dinyatakan bahwa usulan bupati dan
walikota dari 27 kabupaten dan kota di Jabar sudah diterima Ridwan Kamil , para
buruh masih keberatan dengan rencana penetapan UMK dalam bentuk surat
edaran, bukan dalam surat keputusan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Mereka pun akhirnya menunggu Ridwan Kamil untuk menandatangani
kesepakatan tersebut, yang sampai petang hari dikabarkan masih di Jakarta
menghadiri undangan Wakil Presiden Maruf Amin.
Mereka menunggu di beberapa titik di Gasibu dan depan gerbang Gedung Sate .
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat ,
Roy Jinto Ferianto, mengatakan pihaknya sudah berudiensi dengan Wakil Gubernur
Jabar Uu Ruzhanul Ulum pada petang hari.
"Tapi kami kecewa karena format keputusan yang berbeda dengan tahun
sebelumnya. Katanya, penetapan UMK akan berbentuk surat edaran, bukan surat
keputusan," ujar Roy di Gedung Sate , Kamis (21/11/2019) Roy mengatakan jika
keputusan UMK dikeluarkan dalam bentuk surat edaran, maka tidak akan mengikat
secara hukum.
Page 95 of 144.
