Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 100
Wahyu Haryanto menjelaskan dari sisi pengusaha yang ingin menyelesaikan
permasalahan upah yang hasilnya adil antara pengusaha dan pekerja.
"Tiap tahun dulu, kalau setiap menjelang November, Desember, Januari jadi pasti
itu yang ditunggu-tunggu adalah penetapan UMK ," kata Wahyu Haryanto .
"Tapi tiga tahun terakhir karena dengan berlakunya PP 78 itu kita sudah tidak
pernah gontok-gontokan lagi. Tidak pernah perang urat syaraf lagi." "Karena
memang yang ini saya melihat dari sisi pengusaha." "Pengusaha butuh kepastian
ketika mau diberi ruang untuk menyelesaikan atau berunding itu kita inginnya atau
bisa dirundingkan dengan cara yang adil, yang setara antara pengusaha dengan
serikat pekerja." Wahyu Haryanto juga menjelaskan proses pembahasan UMK di
tingkat kota.
Dewan Pengupahan tingkat kota yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja,
pemerintah, akademisi, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi prosesnya kalau di Kota itu ada namanya Dewan Pengupahan tingkat kota,"
ucap Wahyu Haryanto .
"UMK di tingkat kota itu yang membahas Dewan Pengupahan." "Jadi selain ada
unsur pengusaha juga ditambah dari unsur akademisi, ada juga BPS. Karena untuk
data itu kita tidak mengeluarkan sendiri tapi dari BPS." Setiap bulan Dewan
Pengupahan tingkat kota ini selalu mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh
Pemerintah Kota Surakarta.
Dewan Pengupahan diketuai oleh wali kota, dan kepala dinas sebagai sekretaris.
Apindo dan serikat pekerja menjadi anggota yang masing-masing diwakilkan oleh
dua anggota.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum).
Page 99 of 144.
