Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 121
Meski begitu, buruh berpegang teguh kenaikan UMK 2020 harus 15 persen sesuai
hasil survey pasar Kualitas Hidup Layak (KHL).
"Kita menerima ya untuk angka 8,51 itu kita terima, kalau kita dari SP (serikat
pekerja) belum pernah memprediksi karena bagaimana pun kita meminta kenaikan
di atas PP 78 (8,51 Persen sesuai surat edaran Menaker)," tegas dia.
Adapun dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menegaskan dari
awal hingga akhir rapat tidak setuju dengan kenaikan UMK 2020.
Alasannya, pemerintah selama ini tidak pernah melakukan evaluasi terhadap
pelaksaan UMK 2019.
Dari data hasil riset internal, hanya ada 30 persen dari 3000 perusahaan di Kota
Bekasi yang melaksanakan UMK.
"Karena kami tidak setuju dengan UMK 2020, dasarnya karena belum ada hasil
evaluasi UMK 2019 di Kota Bekasi," jelasnya.
Ridwan Kamil Belum Umumkan UMK Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Ridwan
Kamil belum mengumumkan UMK 2020.
Melansir Tribun Bogor , Ia mengungkapkan masih mempertimbangkan opsi untuk
tidak segera menetapkan UMK 2020.
Hal itu ditujukan untuk menjaga kondusivitas dunia usaha.
Ia mengungkapkan penetapan UMK 2020 masih dikaji dan akan diputuskan
beberapa hari lagi.
Mantan Wali Kota Bandung tersebut mengatakan pemprov harus
mempertimbangkan kondisi pelemahan ekonomi saat ini yang kemungkinan
berlanjut pada 2020 dan diprediksi akan lebih berat.
Terlebih pihaknya sudah mendapatkan surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) yang memberikan informasi terkait kondisi dunia usaha.
"Jadi sedang kami pertimbangkan plus minusnya. Saya sudah terima surat dari
Apindo yang intinya kemungkinan besar ekonomi lagi berat kan jadi penetapan UMK
sangat berpengaruh terhadap sektor padat karya, jadi saya pertimbangkan,"
katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/11/2019).
Kabupaten Bekasi UMK Kabupaten Bekasi 2020 juga mengalami kenaikan.
UMK Kabupaten Bekasi 2019 sebesar Rp 4.146.126 per bulan.
Kini, UMK Kabupaten Bekasi 2020 naik menjadi Rp 4.498.961.
Page 120 of 144.
