Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 16

Ida menjelaskan implementasi program kartu prakerja akan melibatkan berbagai
               lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Agar program ini tepat sasaran, Ida
               mengharapkan kepada seluruh pihak untuk kerja secara kolosal (bersama-sama dan
               besar-besaran).

               "Jadi lembaga pelatihan ini tidak hanya lembaga pelatihan yang dimiliki Kemnaker
               saja. Tapi juga yang dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah,
               dan swasta. Jadi ini kerja kolosal, melibatkan banyak pihak," kata Ida dalam Rapat
               Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

               Kartu prakerja merupakan suatu kebijakan yang bisa menjadi pembekalan kepada
               para calon pekerja dan pengangguran. Melalui kartu tersebut, lulusan SMA, SMK,
               perguruan tinggi, yang belum bekerja dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja
               (PHK) akan dibekali pelatihan.

               Ida menjelaskan, program kartu prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi yang
               ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

               Program ini akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital.
               Sehingga mudah digunakan, terkontrol, dan akuntabel. "Ini merupakan kemudahan
               bagi calon peserta pelatihan kartu prakerja dengan memungkinkan mendaftar
               secara online maupun offline," jelas Ida.

               Pelaksanaan pelatihan program kartu prakerja akan dilakukan melalui tiga metode.
               Yakni metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau
               kombinasi keduanya.

               "Jadi pelatihannya ke depan didesain tidak hanya in class, tapi juga secara e-
               learning, dan memungkinkan kombinasi keduanya," terang dia.

               Ida menambahkan, saat ini pemerintah masih menyusun landasakan hukum,
               membuat Project Management Office (PMO), dan membuat sistem yang
               mengintegrasikan data dari berbagai stakeholder. "Berdasarkan arahan Presiden
               Joko Widodo, nanti PMO ada di bawah Kemko Bidang Perekonomian," ujarnya.

               Menurut Ida, aaat ini payung hukum soal kartu prakerja ini masih dalam proses
               finalisasi dan semua dibawah kordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

               "Prosesnya di mana? Saya kira prosesnya sekarang sedang disiapkan landasan
               hukum perpresnya, draft perpres sedang disusun Kelembangaan yang
               dikordinasikan menko perekonomian," ucap Ida.

               Ia mengatakan, nantinya Kemnaker akan menyediakan sistem info keternagakerjaan
               terpadu yang siap terintegrasi dengan program kartu prakerja digital maupun
               reguler.






                                                       Page 15 of 144.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21